BEKASI - Dalam waktu satu Minggu terkahir, beberapa topik santer terdengar dari Kota Bekasi. 

Pada 31 Desember 2021, mobil pengawal Dinas Perhubungan Kota Bekasi ditilang oleh petugas kepolisian Satuan Lalulintas Polres Bogor. Hal itu akibat mobil pengawal Dishub itu melawan arus di Simpang Gadog, Kabupaten Bogor.

Muara dari kasus tersebut, seorang anggota Dishub Kota Bekasi, Dede Fahrudin yang merupakan pembawa mobil pengawal diganjar sanksi displin. Ia dimutasi dari semula bidang pengendalian operasional (Dalops) ke bagian umum dan kepegawaian.

"Karena non ASN ada Perwal (Peraturan Wali Kita) Nomor 42 tahun 2017 tentang Pembinaan Tenaga Kerja Kontrak, bagi Tenaga Kerja Kontrak yang melakukan pelanggaran disiplin ada empat disitu ada hukuman teguran lisan, tulisan, pernyataan tidak puas, dan diberhentikan secara sepihak. Saya belum tidak diberhentikan nih anak. Pernyataan tidak puas saja. Sekarang dari bidang Dalops ke staf bidang umum dan kepegawaian perhari ini," kata Kadishub Kota Bekasi, Dadang Ginanjar, 3 Januari 2022.

Pada 4 Januari 2022, mencuat kabar Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran untuk pengadaan karangan bunga senilai Rp 1,1 miliar. Pengadaan itu berasal dari APBD tahun 2022 seperti yang tercatat di laman LPSE Kota Bekasi.

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi megatakan, karangan bunga itu sebagai sarana komunikasi dengan warga. Karangan bunga yang dianggarkan untuk kepentingan sebagai ucapan duka, bahagia, dan peresmian.

"Jadi jangan dilihat nilainya tapi dilihat bentuk daerah, kepala daerah itu perhatian terhadap hubungan dengan warganya," ungkap Rahmat, 4 Januari 2022.

5 Januari 2022, warga Kota Bekasi dikagetkan dengan giat operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK melakukan OTT terhadap Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi.

"Perlu kami sampaikan pada hari ini Rabu tanggal 5 Januari 2022, benar KPK telah melakukan tangkap tangan di Wilayah Bekasi, Jawa Barat, sekitar jam 13:00 sampai jam 14:00 WIB siang ini,” kata Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, Rabu (05/01/22).

Hingga kini, KPK belum membeberkan kaitan kasus dan nilai dari dugaan korupsi tersebut.