BEKASI - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bekasi akan melakukan penertiban bangunan liar di sepanjang bantaran sungai di lima titik. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi terjadinya banjir saat musim penghujan.

Kasatpol PP Kabupaten Bekasi, Dodo Hendra Rosika mengatakan, penertiban bangunan liar merupakan program untuk menormalisasi aliran sungai. Penertiban penyasar ke titik yang menjadi fokus pembangunan di Kabupaten Bekasi.

"Penertiban kedepannya tidak lagi menyasar pada bangunan yang berdiri di tanah-tanah milik Perum Jasa Tirta (PJT)," kata Dodo, dikutip Senin (18/10/21).

Menurutnya, pihaknya telah siap menertibkan Bangli dan Bangunan Tak Berizin di Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya untuk mendukung pembangunan Tol Cibitung-Cilincing. 

Dodo menyebutkan, sebenarnya ada lima titik penertiban yang menjadi target Satpol PP Kabupaten Bekasi menertibkan Bangli dan bangunan tak berizin di tahun ini. Namun, target tersebut terkendala dengan SOP kegiatan di masa pandemi Covid-19.

Lima target penertiban itu di antaranya di wilayah Kecamatan Tarumajaya, Bangli perbatasan Tambun-Cibitung tepatnya di sekitar wilayah Kalimalang. Selanjutnya Tegal Gede, Kedungwaringin dan Desa Waluya Kecamatan Cikarang Utara yang telah dilakukan. 

“Karena keterbatasan waktu di masa pandemi Covid-19, Satpol PP perlu pelaksanaan SOP. Jadi yang sudah kami eksekusi di wilayah Waluya, Tarumajaya SOP-nya sudah jadi tinggal eksekusi dan selebihnya akan kita laksanakan kedepannya,” tandasnya. 

Terkait penertiban Bangli dan Bangunan tak berizin ini juga sempat dibahas DPRD Kabupaten Bekasi saat mengeluarkan rekomendasi di Paripurna Penetapan APBD Perubahan 2021 yang digelar beberapa waktu lalu. Pemkab diminta agar menegakan Perda seperti melakukan penertiban bangunan liar dan bangunan tak berizin di Kabupaten Bekasi.